BANJARBARU – Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini digelar pada Senin (5/5/2025) di Auditorium KH. Idham Chalid, Kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Musrenbang dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman, serta dihadiri jajaran Forkopimda, anggota DPD RI, bupati/wali kota se-Kalsel, serta perwakilan dari Kementerian Bappenas dan Kemendagri.
Dalam keterangannya usai acara, Supian HK menyampaikan rasa syukurnya atas kehadiran perwakilan kementerian yang memberikan arahan dan masukan untuk pembangunan lima tahun ke depan. Menurutnya, keberadaan Bappenas dan Kemendagri memberi bobot penting terhadap pelaksanaan Musrenbang tahun ini.
“Alhamdulillah hari ini kita menyaksikan kehadiran Bappenas dan Kemendagri. Mereka memberikan masukan strategis untuk pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar ini juga menegaskan dukungan penuh DPRD terhadap pelaksanaan Musrenbang sebagai upaya menyusun perencanaan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan visi-misi nasional.
“DPRD sangat menyambut baik. Namun jangan sampai Musrenbang hanya sebatas seremonial atau sekadar di atas kertas. Yang terpenting adalah bagaimana implementasinya di lapangan nanti,” tegasnya.
Lebih lanjut, Supian menyatakan DPRD siap mendukung dan menganggarkan program-program yang diusulkan gubernur sepanjang sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Alpiya Rakhman, menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia mengingatkan bahwa program pembangunan akan sulit terealisasi jika basis data tidak selaras.
“Kalau datanya tidak sinkron, program pembangunan pasti akan sulit dijalankan. Karena itu, penting bagi para bupati dan walikota untuk turun langsung memverifikasi data di lapangan,” kata politisi Gerindra itu.
Ia juga meminta agar kepala daerah memastikan keakuratan data penerima bantuan agar tidak ada lagi masyarakat yang tidak berhak justru mendapat bantuan.
“Data harus benar-benar dicek ulang. Jangan hanya menerima laporan dari bawah, tapi tidak divalidasi. Ini yang kerap menimbulkan kebocoran data,” ujarnya.
Hadir secara langsung sebagai narasumber antara lain Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof. Dr. Drs. Akmal Malik; Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo; serta Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ir. Ary Sudijanto.
Beberapa pejabat kementerian lainnya juga turut bergabung secara daring, di antaranya Sekjen Kemenhub Novie Riyanto, Deputi Layanan Kepemudaan Kemenpora Dr. Yohan, dan analis kebijakan dari Kementerian Pariwisata, Rayendi Nur Salam.
Dengan hadirnya berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan arah pembangunan Kalsel yang lebih terukur, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.(kabarpilihan)
