JAKARTA – Demi menghasilkan rekomendasi yang tepat dan bermanfaat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama mitra kerja di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

FGD yang berlangsung di Aula Gedung Badan Penghubung Pemprov Kalsel, Jalan Biliton No.09, Menteng, Jakarta Pusat ini, dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK. Diskusi dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, M. Alpiya Rakhman, didampingi Sekretaris DPRD Kalsel, M. Zaini.

Dalam sambutannya, Alpiya menyampaikan bahwa tujuan FGD ini adalah untuk meminta masukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), guna memperkuat substansi rekomendasi yang akan disampaikan DPRD kepada Gubernur Kalsel.

“Kami ingin rekomendasi DPRD benar-benar tepat sasaran dan bisa dilaksanakan oleh seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Jangan sampai hanya jadi catatan tahunan yang terus berulang,” tegas Alpiya.

Narasumber dari Kemendagri, Yasoaro Zai, turut mengapresiasi langkah proaktif DPRD Kalsel. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah agar rekomendasi bisa diimplementasikan secara nyata.

“Kemendagri kini mewajibkan rekomendasi DPRD untuk juga disampaikan ke Menteri Dalam Negeri, sebagai bahan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut,” jelas Zai.

Sekretaris DPRD Kalsel, M. Zaini, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian dari proses penyusunan akhir rekomendasi LKPj Gubernur. Tahapan berikutnya adalah finalisasi dan pengambilan keputusan oleh DPRD.

“Pada 30 April 2025, akan digelar rapat paripurna untuk menyetujui rekomendasi dari empat pansus DPRD, dan setelah itu baru diserahkan ke Gubernur,” jelasnya.

Dengan adanya FGD ini, DPRD Kalsel berharap rekomendasi yang dihasilkan benar-benar bisa mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.(kabarpilihan)