BANJARMASIN – Persoalan karhutla, kabut asap, kelangkaan BBM subsidi, hingga pemadaman listrik menjadi sorotan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan.
Desakan tersebut disampaikan mahasiswa dalam aksi bertajuk “Kalsel Lumpuh” di depan Kantor DPRD Kalsel, Kamis (20/8/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa memberikan waktu dua pekan kepada Pemprov Kalsel untuk menangani karhutla dan kabut asap.
Mereka bahkan meminta Gubernur Kalsel mengundurkan diri apabila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu yang diberikan.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK bersama anggota DPRD Kalsel H. Gt. Iskandar Sukma Alamsyah dan H. M. Syaripuddin. Ketiganya menemui massa aksi dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan.
Supian HK menjelaskan Gubernur Kalsel tidak dapat hadir karena sedang menjalankan tugas menghadiri penutupan Jambore. Gubernur kemudian diwakili Tenaga Ahli Gubernur untuk menerima aspirasi mahasiswa.
Menurut Supian, pembagian tugas diperlukan agar kegiatan pemerintahan tetap berjalan. Sementara itu, DPRD Kalsel menjalankan fungsinya dengan menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Di sisi lain, Pemprov Kalsel belum dapat memastikan penanganan karhutla dan kabut asap selesai dalam waktu dua pekan. Penanganan masih dilakukan di sejumlah wilayah yang terdampak.
Anggota DPRD Kalsel H. Gt. Iskandar Sukma Alamsyah, yang juga Ketua PMI Kalsel, mengatakan timnya telah sekitar satu bulan turun ke sejumlah lokasi terdampak karhutla.
Dari pemantauan tersebut, Iskandar menyebut kondisi cuaca yang kering dan panas menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran. Ia juga menemukan dugaan adanya pembakaran yang dilakukan secara sengaja.
“Dugaan ini tentu perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak yang berwenang,” kata Iskandar.
Selain karhutla dan kabut asap, mahasiswa menyoroti sulitnya mendapatkan BBM subsidi. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus menghabiskan waktu untuk mengantre di sejumlah lokasi pengisian bahan bakar.
Masalah pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah juga menjadi perhatian mahasiswa. Mereka meminta persoalan tersebut turut mendapat perhatian karena berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
DPRD Kalsel menyatakan akan mengawal aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan mendorong pihak terkait mengambil langkah konkret.
Penanganan karhutla, ketersediaan BBM subsidi, serta pasokan listrik dinilai merupakan persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.(kabarpilihan)
