BANJARMASIN – Perekonomian Kalimantan Selatan (Kalsel) tumbuh 5,28 persen pada triwulan II 2026. Namun, pertumbuhan tersebut masih dibayangi ketergantungan terhadap sektor batu bara dan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas.
Kondisi itu menjadi salah satu perhatian dalam diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalsel 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalsel, Kamis (24/9/2026).
Mengusung tema “Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Ekonomi Kalimantan Selatan”, kegiatan tersebut dihadiri Pemerintah Daerah, instansi vertikal, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), akademisi, perbankan, pelaku usaha, investor, hingga media.
Sekretaris Daerah Kalsel, H. M. Syarifuddin, mengatakan LPP dapat menjadi salah satu rujukan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, ada tiga agenda utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Pertama, menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan pengendalian inflasi.
Kedua, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor ekstraktif. Ketiga, menjaga kualitas belanja daerah sekaligus membuka sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel, Aloysius Donanto H. W., mengatakan LPP tidak hanya berfungsi sebagai laporan perkembangan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memahami posisi dan arah perekonomian daerah.
“Pada triwulan II 2026, perekonomian Kalsel tumbuh 5,28 persen secara tahunan (year on year/yoy), sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen,” demikian disampaikan dalam forum tersebut.
Meski mencatat pertumbuhan positif, struktur ekonomi Kalsel masih menghadapi tantangan. Salah satunya tingginya ketergantungan pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya batu bara.
Kondisi tersebut membuat perekonomian daerah cukup terpapar terhadap perubahan harga komoditas di pasar global. Di sisi lain, pengembangan hilirisasi batu bara masih menghadapi tantangan dari aspek teknis dan keekonomian.
Tantangan lainnya berasal dari penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa yang berpengaruh terhadap ruang fiskal daerah.
Karena itu, diversifikasi ekonomi dinilai penting untuk memperkuat sumber pertumbuhan baru yang lebih beragam dan berkelanjutan.
Sejumlah sektor yang terus didorong antara lain pertanian dan ketahanan pangan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan, serta pariwisata.
Dari sisi pembiayaan, belanja daerah juga diarahkan agar semakin produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kebutuhan pembangunan lainnya dapat diperkuat melalui investasi swasta dan skema kemitraan.
Percepatan proses perizinan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang lebih baik.
Melalui diseminasi LPP tersebut, BI bersama Pemda Kalsel mendorong adanya pemahaman yang sama mengenai kondisi dan prospek ekonomi daerah.
Pemerintah kabupaten dan kota juga didorong memanfaatkan LPP serta Kajian Fiskal Regional sebagai referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Sementara dunia usaha dan perbankan diharapkan dapat menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan.
Ke depan, sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil diharapkan semakin kuat untuk menjaga stabilitas sekaligus memperluas sumber pertumbuhan ekonomi Kalsel.(kabarpilihan)
