JAKARTA – Badan Penghubung Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jakarta dinilai masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD Kalsel mendorong optimalisasi fasilitas tersebut agar tidak hanya menjadi aset daerah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan.
Hal itu menjadi salah satu hasil monitoring dan evaluasi Komisi II DPRD Kalsel bersama Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, S.M., M.M., dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel di Badan Penghubung Kalsel, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam monitoring tersebut, DPRD Kalsel melihat peluang peningkatan penerimaan melalui pemanfaatan fasilitas yang tersedia, seperti aula dan mess.
Salah satu langkah yang didorong yakni memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel. Pemerintah daerah diminta memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung saat melaksanakan kegiatan kedinasan di Jakarta.
Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo mengatakan, pemanfaatan fasilitas secara maksimal dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah.
“Hari ini kita melaksanakan pendalaman pendapatan di Badan Penghubung Kalsel. Alhamdulillah sudah terlihat bahwa pendapatan di Badan Penghubung masih dapat ditingkatkan,” ujarnya.
Menurut Kartoyo, pemerintah kabupaten dan kota dapat diarahkan untuk menggunakan aula maupun fasilitas penginapan ketika memiliki agenda kedinasan di Jakarta.
“Ke depan kita akan mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota agar setiap kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta dapat memanfaatkan fasilitas Badan Penghubung. Dengan demikian, secara tidak langsung pendapatan daerah juga akan meningkat,” katanya.
Ia menjelaskan, pemanfaatan aula untuk rapat atau kegiatan pemerintahan juga berpotensi meningkatkan tingkat hunian mess Badan Penghubung.
“Apabila aula dimanfaatkan untuk kegiatan, maka panitia maupun peserta juga dapat menginap di mess Badan Penghubung yang kondisinya cukup baik. Insya Allah hal itu akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah,” tambahnya.
Selain optimalisasi aset, DPRD Kalsel turut memberikan sejumlah masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Di antaranya penyediaan layanan sarapan bagi tamu yang menginap, pembenahan tata kelola operasional, serta penambahan sarana dan prasarana secara bertahap.
Kartoyo menilai peningkatan pelayanan penting dilakukan seiring bertambahnya pemanfaatan fasilitas.
“Saat ini memang belum tersedia layanan sarapan pagi. Ke depan, apabila tingkat pemanfaatan terus meningkat, fasilitas tersebut juga akan kita lengkapi. DPRD tentu mendukung setiap langkah yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Kalsel, Fajrianoor Rizaldy, S.H., mengatakan pengembangan fasilitas penginapan masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan lahan parkir.
Menurutnya, rencana penambahan kamar maupun penyesuaian tarif perlu diikuti peningkatan fasilitas pendukung agar kenyamanan pengguna tetap terjaga.
“Kalau kita ingin menambah kamar atau menaikkan tarif, keterbatasan lahan menjadi tantangan utama. Area parkir saat ini juga sangat terbatas karena banyak digunakan kendaraan dinas. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar pelayanan kepada pengunjung tetap optimal,” jelasnya.
DPRD Kalsel berharap hasil monitoring tersebut menjadi langkah awal untuk meningkatkan pengelolaan Badan Penghubung. Optimalisasi aset di Jakarta diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kalsel.(kabarpilihan)
