TANBU – Kebakaran lahan di Kilometer 171 Satui, keterbatasan air bersih, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur desa menjadi sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat kepada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Alpiya Rakhman saat reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam pertemuan di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kamis (5/11/2026), warga mengeluhkan asap dari kebakaran lahan yang belum kunjung padam. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari dan menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan, terutama gangguan pernapasan.
Menanggapi keluhan itu, Alpiya menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendorong penanganan kebakaran. Ia juga meminta keterlibatan perusahaan yang memiliki lahan tersebut agar persoalan segera ditangani.
Selain kebakaran lahan, warga menyampaikan kebutuhan perluasan jaringan pipa air bersih karena sejumlah permukiman belum terjangkau layanan air. Masyarakat juga mengeluhkan pencemaran udara yang diduga berkaitan dengan aktivitas perusahaan di sekitar Satui.
Alpiya mengatakan, aspirasi mengenai jaringan pipa air bersih akan dikoordinasikan dengan pihak PDAM agar kebutuhan tersebut mendapat perhatian dan tindak lanjut.
Di bidang ekonomi, warga mengusulkan bantuan peralatan dan pembangunan kolam tematik untuk mendukung usaha budidaya ikan.
Menanggapi usulan tersebut, Alpiya menyatakan akan menyampaikannya kepada dinas terkait dan berupaya memperjuangkan dukungan melalui kementerian.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesiapan dan legalitas lahan menjadi persyaratan penting sebelum bantuan dapat direalisasikan.
Karena itu, masyarakat diminta menyiapkan proposal serta memastikan status kepemilikan lahan yang akan digunakan. Ketersediaan bibit dan pakan ikan juga perlu diperhatikan agar usaha budidaya dapat berjalan berkelanjutan.
Sementara itu, kelompok nelayan yang diwakili Zarkasi mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Nelayan (SPBM) di kawasan pesisir Satui Barat.
Fasilitas tersebut dinilai dapat menunjang kebutuhan bahan bakar untuk aktivitas melaut. Warga juga mengusulkan bantuan tandon air untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK).
Dalam pertemuan tersebut, Alpiya turut menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur di daerah pemilihannya, antara lain jalan Banjarbaru–Batulicin dan Jembatan Batulicin–Kotabaru.
Pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Setelah menyerap aspirasi di Desa Satui Barat, Alpiya melanjutkan reses ke Desa Al Kautsar, Kecamatan Satui. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan di bidang pendidikan, kebersihan lingkungan, dan infrastruktur desa.
Perwakilan guru SDN 3 Sekapuk mengusulkan pembangunan fasilitas MCK sekolah yang masih minim serta pengadaan tempat sampah untuk mendukung kebersihan lingkungan desa.
Alpiya menyatakan akan menyampaikan usulan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan program pembangunan daerah.
Adapun warga RT 10 Desa Al Kautsar mengusulkan penetapan zona sekolah, pembangunan siring atau penahan badan jalan, serta pengaspalan jalan desa.
Berbagai usulan itu diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan, sekaligus mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Alpiya menegaskan seluruh aspirasi masyarakat di Desa Satui Barat dan Desa Al Kautsar akan menjadi bahan perjuangan DPRD melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Kami akan berupaya mengoordinasikan dan memperjuangkannya kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait sesuai kewenangannya,” ujar Alpiya.
Reses Masa Sidang III berlangsung pada 4–11 November 2026. Melalui kegiatan tersebut, Alpiya berharap komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah semakin kuat sehingga kebutuhan warga dapat menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.(kabarpilihan)
