Legislator Kalsel Dorong Pemprov Masukkan Pokir Dewan dalam RPJMD

Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman pinta Pokok-pokok pikiran dewan dapat ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman mengapresiasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (12/3/2025).

Dalam sambutan tertulisnya, Alpiya menyatakan bahwa DPRD Kalsel sebagai perwakilan masyarakat mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) 2025-2029.

Dimana visi ini didukung oleh lima misi utama
yaitu Pembangunan manusia yang unggul, Pembangunan infrastruktur yang andal, Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Penguatan ketahanan terhadap iklim, Tata kelola pelayanan publik yang baik.

“Kami percaya bahwa visi dan misi ini mencakup kebutuhan utama masyarakat Kalsel untuk menuju daerah yang lebih maju, religius, dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.

Sebagai bentuk kontribusi legislatif, DPRD Kalsel berharap pokok-pokok pikiran (pokir) dewan dapat ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalsel.

Menurut Alpiya, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa setiap RPJMD harus memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD.

Alpiya menekankan pentingnya mengakomodasi usulan masyarakat yang diserap melalui reses anggota dewan.

Mayoritas aspirasi yang diterima DPRD masih berkaitan dengan peningkatan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Selain itu, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan juga membutuhkan perhatian, khususnya dalam penyediaan pupuk bersubsidi.

Masyarakat juga mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia dan keagamaan.

“Itulah yang kami sampaikan ke pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Perencanaan pembangunan tidak hanya berasal dari eksekutif, tetapi legislatif juga memiliki peran penting agar pembangunan berjalan terarah,” tegas politisi Partai Gerindra ini. (kabarpilihan)

Penulis Sultan
Editor Sultan

Artikel Lainnya

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Scroll to Top