BANJARMASIN – Pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian DPRD setelah Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi menyampaikan 21 rekomendasi untuk memperkuat pengawasan dan memastikan subsidi diterima masyarakat yang berhak.
Rekomendasi itu disampaikan Ketua Pansus BBM Bersubsidi, H. M. Syaripuddin dalam Rapat Paripurna DPRD Kalsel, Rabu (14/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, didampingi para wakil ketua DPRD.
Dalam laporannya, Pansus mengusulkan sejumlah langkah untuk membenahi penyaluran BBM bersubsidi. Rekomendasi tersebut mencakup sinkronisasi data kendaraan dan penerima subsidi, pemeriksaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan pola transaksi tidak wajar, pengawasan kendaraan bertangki modifikasi, integrasi data antarlembaga, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti.
“Kami berharap 21 rekomendasi Pansus ini dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah dan seluruh instansi terkait, sehingga pengawasan distribusi BBM bersubsidi semakin kuat dan penyalurannya benar-benar tepat sasaran,” ujar Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalsel, Dr. Ir. H. Ariadi Noor, menyampaikan apresiasi atas kerja Pansus. Apresiasi tersebut diberikan atas upaya pengawasan, termasuk peninjauan langsung ke SPBU dan penyerapan keluhan masyarakat.
Menurut pemerintah daerah, hasil pengawasan Pansus menjadi bahan penting untuk memperbaiki sistem distribusi BBM bersubsidi.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian meliputi penggunaan barcode yang tidak sesuai, pengisian BBM berulang menggunakan tangki modifikasi, praktik premanisme di sekitar SPBU, pungutan liar terhadap sopir, hingga dugaan pengalihan solar bersubsidi kepada sektor yang tidak berhak.
Pemprov Kalsel juga mendukung sejumlah rekomendasi strategis, seperti integrasi data BBM bersubsidi, audit digital terhadap SPBU yang rawan penyimpangan, penyelarasan sanksi, serta penguatan satuan tugas hingga tingkat kabupaten/kota.
Selain itu, evaluasi formula penetapan kuota BBM bersubsidi dinilai perlu dilakukan agar alokasinya lebih sesuai dengan kebutuhan riil dan kondisi musiman di daerah.
Melalui tindak lanjut rekomendasi tersebut, pengawasan distribusi BBM bersubsidi diharapkan semakin efektif, praktik penyimpangan dapat ditekan, dan penyaluran subsidi benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.(kabarpilihan)
