BANJARMASIN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyepakati tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat Banggar DPRD Kalsel di Aula H. M. Ismail Abdullah, Lantai 4 Gedung B DPRD Kalsel, Banjarmasin, Sabtu (10/10/2026). Rapat membahas sejumlah catatan evaluasi Kemendagri yang perlu ditindaklanjuti pemerintah daerah sebelum pelaksanaan Perubahan APBD 2026.
Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, menjelaskan pemerintah daerah melalui jajaran eksekutif bertanggung jawab memperbaiki catatan hasil evaluasi, sedangkan DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan rekomendasi sesuai kewenangannya.
“Temuan-temuan yang ada harus diperbaiki, dan itu menjadi ranah eksekutif,” ujar Supian HK.
Ia menambahkan, hasil evaluasi Kemendagri telah dipaparkan oleh pihak eksekutif kepada DPRD dan dokumennya juga telah diterima. Setelah pembahasan, Banggar menyepakati pelaksanaan penggunaan anggaran Perubahan APBD 2026 sesuai petunjuk yang berlaku.
“Pada prinsipnya sudah sesuai. Kami setuju agar penggunaan anggaran Perubahan APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan pemerintah daerah telah meminta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi perhatian dalam evaluasi Kemendagri untuk segera melakukan perbaikan.
“Sejak hasil evaluasi diterima, kami langsung menyampaikan kepada SKPD terkait agar segera menindaklanjutinya,” jelas Syarifuddin.
Ia berharap pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai harapan dan tetap berpedoman pada ketentuan pemerintah pusat.
“Harapannya, pelaksanaan Perubahan APBD ini nantinya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan Kemendagri,” pungkasnya.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kalsel bersama pemerintah daerah mendorong agar seluruh catatan evaluasi ditindaklanjuti secara tepat sehingga pelaksanaan Perubahan APBD 2026 tetap sesuai ketentuan dan mendukung program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.(kabarpilihan)
