Pajak Daerah

Kalsel Kaji Strategi Pajak, Utamakan Layanan dan Kepercayaan Publik

Urban /

SURABAYA – Panitia Khusus (Pansus) I Perda Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan kehati-hatian dalam membahas perubahan regulasi pajak daerah. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Timur pada Rabu (8/4/2026), Pansus I memilih fokus pada penertiban sistem dan optimalisasi potensi pendapatan, dibandingkan terburu-buru menaikkan tarif pajak. Ketua Pansus I, Muhammad Yani Helmi, menyampaikan […]

Kalsel Kaji Strategi Pajak, Utamakan Layanan dan Kepercayaan Publik Read More »

DPRD Kalsel Studi Komparasi Pajak Daerah ke Bapenda Jabar

Urban /

BANDUNG – Dalam rangka penyempurnaan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (9/3/2026). Kunjungan kerja tersebut dipimpin Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Adrizal, bersama sejumlah anggota Komisi

DPRD Kalsel Studi Komparasi Pajak Daerah ke Bapenda Jabar Read More »

DPRD Kalsel Bahas Tiga Raperda Strategis, Fokus Pajak hingga Air Tanah

Urban /

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (18/2/2026) di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin. Agenda rapat adalah penyampaian penjelasan Gubernur atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK dan berlangsung khidmat dengan dihadiri

DPRD Kalsel Bahas Tiga Raperda Strategis, Fokus Pajak hingga Air Tanah Read More »

Komisi II Kalsel Incar Kepatuhan Pajak Tanpa Bebani Warga

Urban /

YOGYAKARTA – Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi tantangan serius di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan penanganan banjir dan pemulihan infrastruktur. Komisi II DPRD Kalsel menilai optimalisasi pajak dan retribusi daerah sebagai langkah paling realistis, bukan dengan menambah beban masyarakat, melainkan melalui perbaikan sistem dan peningkatan kepatuhan. Pada tahun 2026, PAD Kalsel

Komisi II Kalsel Incar Kepatuhan Pajak Tanpa Bebani Warga Read More »

Belajar ke Jatim, Kalsel Incar Layanan Pajak yang Mudah dan Digital

Urban /

SURABAYA – Strategi penguatan pemungutan pajak daerah, khususnya dalam memaksimalkan titik-titik pelayanan agar semakin mudah dijangkau masyarakat, menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi saat berdiskusi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, di Surabaya pada Senin (12/1/2026). Dalam pertemuan tersebut, Yani Helmi menekankan pentingnya kebijakan pajak yang berpihak

Belajar ke Jatim, Kalsel Incar Layanan Pajak yang Mudah dan Digital Read More »

DPRD Kalsel Siapkan Revisi Perda Pajak 2026

Urban /

SURABAYA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka studi komparasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif bidang ekonomi dan keuangan, khususnya sektor perpajakan, Senin (5/1/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi daerah sekaligus merespons berbagai persoalan perpajakan yang dirasakan masyarakat. Rombongan Komisi II

DPRD Kalsel Siapkan Revisi Perda Pajak 2026 Read More »

DPRD Kalsel Dalami Penerapan Opsen Pajak ke Bapenda Jatim

Urban /

SURABAYA – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi banding ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat sinergi pemungutan pajak daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban administrasi bagi wajib pajak. Kunjungan dilaksanakan pada Selasa (6/11/2025) di Lantai 6 Gedung Bapenda Jatim, Surabaya. Pertemuan membahas strategi peningkatan

DPRD Kalsel Dalami Penerapan Opsen Pajak ke Bapenda Jatim Read More »

Komisi II DPRD Kalsel Dorong Revisi Perda Retribusi Demi Ringankan Beban Masyarakat

Urban /

BANJARMASIN – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), M Yani Helmi mendorong percepatan revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait retribusi guna menyesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini. Menurutnya, revisi ini penting dilakukan agar beban masyarakat bisa dikurangi, terlebih di tengah lesunya perekonomian daerah. “Ini kan Perda yang berlaku baru mulai 2024. Ketika bicara 2024-2025, berarti 2026

Komisi II DPRD Kalsel Dorong Revisi Perda Retribusi Demi Ringankan Beban Masyarakat Read More »

Solverwp- WordPress Theme and Plugin

Scroll to Top